Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan mitra kerjanya di Bali, Senin (15/2/2021). Foto : Dipa/Man

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak kepada semua sektor, tak terkecuali sektor pariwisata. Untuk itu, Komisi VI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Bali guna mendalami kondisi Bali dalam masa pandemi Covid-19 ini. Komisi VI DPR RI juga ingin membahas kondisi keuangan serta manajemen PT Angkasa Pura I (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero), PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dan PT Wijaya Karya Realty.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengungkapkan hal tersebut usai memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan mitra kerjanya di Bali, Senin (15/2/2021). Komisi VI DPR RI ingin melihat sejauh mana kondisi pandemi ini akan mempengaruhi manajemen dan keuangan mitra-mitranya tersebut. Demer, sapaan akrab Gde Sumarjaya berharap agar ada inovasi untuk memberikan perubahan yang signifikan.

“Tentu kami berharap adanya inovasi dari masing-masing pengelola dan direksi. Harapan dari masukan Komisi VI ini akan menjadikan perusahaan itu bisa lebih berdaya guna ataupun survive di kondisi pandemi. Kami mendengar ada efisiensi-efisiensi baru yang mereka lakukan, bahkan mereka akan melaporkan juga walaupun dalam kondisi seperti ini, mereka tetap optimis dalam menyambut kondisi normal di tahun 2022, yaitu di Semester II,” pungkas politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Demer pun mengapresiasi adanya usulan dari mitra-mitranya, terkait APBN dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal ini sangat bermanfaat terhadap kesiapan menghadapi kondisi normal di Semester II tahun 2022. “Ada hal yang menarik saat mereka concern mengenai bleeding atau berdarahnya atau efisiensinya. Seperti PT Garuda Indonesia menyampaikan bahwa mereka bisa cut off hampir Rp2 triliun. Di balik bencana, ada berkah. Dalam hal ini yang terpenting adaah efisiensi dan timbul kreatifitas baru, semoga ke depannya bisa survive ya,” harap legislator daerah pemilihan (dapil) Bali ini.

Ia berharap agar realisasi PEN dapat berjalan dengan baik dan dapat dirasakan oleh semua mitra di Bali. “Angkasa Pura I harusnya mendapat PEN juga, dimana Angkasa Pura I telah menyelesaikan 10 bandara beserta infastrukturnya. Namun, ada bandara-bandara yang sebetulnya sangat membutuhkan dana PEN, seperti Bandara Bali ini. Artinya perluasannya hingga kapasitas Bali yang tadinya 25 juta (penumpang), dapat meningkat menjadi 35 juta per tahun untuk penumpang saat masa normal nanti. Dimana nantinya turis yang berkunjung akan membludak. Maka dari itu, harus dilakukan persiapan dan antisipasi dari PT Angkasa Pura I, seperti memperbaiki infrastuktur supaya 35 juta bisa terladeni dengan baik,” tutupnya. (dip/sf)